Fakultas Hukum
Universitas Samudra
Fakultas Hukum Universitas Samudra merupakan institusi pendidikan hukum yang tumbuh dari sejarah panjang pengabdian akademik, pembentukan karakter, dan penguatan keilmuan hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Pendidikan hukum diarahkan untuk melahirkan lulusan yang berintegritas, peka terhadap persoalan hukum, dan mampu berkontribusi dalam penyelesaian masalah masyarakat.
Rumah Akademik bagi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Samudra memiliki akar sejarah yang kuat sejak pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Hukum pada tahun 1976. Perjalanan tersebut menjadi fondasi penting bagi pengembangan pendidikan hukum di Kota Langsa dan wilayah sekitarnya.
Saat ini, Fakultas Hukum terus memperkuat perannya sebagai pusat pendidikan hukum yang menekankan penguasaan teori, keterampilan praktik, etika profesi, dan kepekaan terhadap persoalan hukum masyarakat. Karakteristik kearifan lokal dan kepesisiran menjadi bagian dari arah pengembangan akademik fakultas.
Program studi yang tersedia meliputi Program Studi S1 Hukum, S1 Hukum Bisnis, S1 Kriminologi, dan Program Studi Magister Hukum pada jenjang pascasarjana.
Fokus Pengembangan
Video Profil Fakultas
Kenali lebih dekat suasana akademik, lingkungan kampus, serta arah pengembangan Fakultas Hukum Universitas Samudra melalui video profil berikut.
Buka di YouTubeJejak Panjang Pendidikan Hukum
Perjalanan Fakultas Hukum Universitas Samudra dibentuk oleh proses kelembagaan yang panjang, mulai dari sekolah tinggi, penguatan status akademik, hingga menjadi bagian dari perguruan tinggi negeri.
Yayasan Perguruan Tinggi Samudra Langsa mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum yang berstatus terdaftar oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum berkembang menjadi Sekolah Tinggi Hukum dan Pengetahuan Masyarakat berdasarkan SK Kopertis Wilayah I No. 26 Tahun 1978. Pada 08 Juni 1981, STHPM resmi terdaftar dalam lingkungan Kopertis Wilayah I melalui SK Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 098/0/1981.
Yayasan Perguruan Tinggi Samudra Langsa berubah menjadi Universitas Samudra Langsa dengan empat fakultas, yaitu Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta Fakultas Pertanian.
Fakultas Hukum Universitas Samudra Langsa memperoleh status diakui berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0751/0/1990.
Universitas Samudra Langsa berubah status dari Perguruan Tinggi Swasta menjadi Perguruan Tinggi Negeri melalui Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pendirian Universitas Samudra.
Nama Program Studi Ilmu Hukum berubah menjadi Program Studi Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 87/M/2020. Pada 25 Januari 2022, BAN-PT menetapkan peringkat akreditasi B untuk Program Studi Hukum melalui SK Nomor 12379/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/I/2022.
Program Studi Hukum memperoleh peringkat akreditasi “Baik Sekali” berdasarkan SK BAN-PT Nomor 4943/SK/BAN-PT/Ak/S/VII/2024.
Program Studi Fakultas Hukum
Fakultas Hukum Universitas Samudra mengembangkan pendidikan hukum pada jenjang sarjana dan pascasarjana untuk menjawab kebutuhan akademik, profesi, dan masyarakat.
S1 Hukum
Pendidikan hukum berbasis penguasaan teori, praktik, etika, dan penyelesaian masalah hukum.
S1 Hukum Bisnis
Penguatan keilmuan hukum dalam bidang bisnis, kontrak, kelembagaan, dan dinamika ekonomi.
S1 Kriminologi
Kajian tentang kejahatan, perilaku sosial, kebijakan kriminal, dan sistem penegakan hukum.
S2 Magister Hukum
Pendidikan hukum lanjutan untuk penguatan analisis, penelitian, dan pengembangan keilmuan hukum.
Unggul dalam Teori, Kuat dalam Praktik
Kompetensi lulusan diarahkan agar mahasiswa mampu memahami dasar-dasar ilmu hukum, memiliki kepekaan terhadap persoalan masyarakat, serta mampu menawarkan penyelesaian hukum secara profesional, beretika, dan bertanggung jawab.
- Mampu menjunjung tinggi norma, tata nilai, moral, agama, etika, budaya kerja, kepemimpinan, dan tanggung jawab profesional.
- Menguasai dasar-dasar ilmu hukum yang mendukung pemahaman terhadap persoalan hukum di masyarakat.
- Memiliki kepekaan terhadap masalah hukum dan mampu memberikan solusi melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi.
- Mampu membuat dan mengembangkan rancangan perjanjian serta peraturan perundang-undangan sesuai perkembangan teknologi dan masyarakat.
- Mampu memahami pengetahuan dasar tentang hukum, baik dalam arti luas maupun dalam arti sempit.
- Mampu memahami asas-asas hukum dan nilai dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- Memiliki wawasan luas, khususnya dalam bidang hukum dan kehidupan sosial masyarakat.
- Memahami hakikat manusia sebagai pribadi yang beragama, bermasyarakat, dan bernegara.
- Mampu memahami fenomena perilaku manusia dan perilaku penegak hukum dalam praktik berhukum.
- Mampu menerapkan dasar-dasar ilmu hukum perdata, pidana, dan tata negara dalam penanganan kasus hukum.
- Mampu mengidentifikasi, merumuskan, dan menyelesaikan persoalan hukum secara kualitatif maupun kuantitatif.
- Mampu memahami aturan hukum serta membaca arah perkembangan peraturan hukum yang baru.
- Mampu berkomunikasi secara efektif dalam bidang hukum sebagai praktisi maupun profesional hukum.
- Mampu menerapkan prosedur penyelesaian perkara hukum yang terjadi dalam masyarakat.
- Mampu mengembangkan rancangan perjanjian dan peraturan sesuai perkembangan teknologi serta kebutuhan masyarakat.
- Mampu menerapkan prinsip keadilan, kewajaran, efisiensi, dan kepastian hukum.
- Mampu menyesuaikan diri dengan cepat di lingkungan sosial dan lingkungan kerja.