Cinta Lintas Batas, Hukum Lintas Batas, Menikah di Serambi Mekkah

Seorang wanita Aceh dari keluarga terpandang di Kota Langsa menikah dengan seorang pria warga negara Belanda yang memeluk Islam demi menyempurnakan cintanya. Akad nikah dilangsungkan di masjid, peusijuek (tepung tawar) dilaksanakan, jeulamee (mahar) emas dibayar tunai, dan intat linto baro diarak dengan iringan shalawat. Empat tahun kemudian, pernikahan itu retak. Anak semata wayang mereka pun terjebak di antara dua sistem hukum, dua kewarganegaraan, dan dua benua yang saling tidak bersapa.

Kisah itu bukan fiksi. Ia adalah realitas yang mulai mengisi catatan-catatan Mahkamah Syar'iyah di Aceh dan ruang-ruang konsultasi hukum yang semakin ramai dikunjungi oleh pasangan campuran. Aceh, yang selama berabad-abad dikenal sebagai Serambi Mekkah dan menjadi pintu gerbang Islam pertama di Nusantara, kini menghadapi tantangan yang belum pernah diuji sebelumnya: bagaimana ketika cinta lintas batas negara menembus tembok adat dan syariat yang paling keramat di Indonesia?

Inilah opini yang mencoba menjawab pertanyaan itu — dengan jujur, dengan data, dan dengan rasa hormat yang dalam terhadap identitas Aceh yang tidak pernah bisa dipisahkan dari Islam.

I. Aceh dan Filosofi Hukum yang Tak Terbagi

Untuk memahami mengapa perkawinan campuran di Aceh bukan sekadar urusan administratif biasa, kita harus memahami terlebih dahulu fondasi filosofi hukum yang menopang kehidupan masyarakat Aceh. Pepatah di atas bukan sekadar ungkapan indah yang terukir di dinding museum. Ia adalah konstitusi sosial yang masih hidup dan dihirup setiap hari oleh masyarakat Aceh dari Sabang hingga Simeulue.

Filsafat hukum Aceh dirangkum pula dalam peribahasa legendaris: 'Adat Bak Poe Teumeureuhom, Hukom Bak Syiah Kuala, Kanun Bak Putroe Phang, Reusam Bak Laksamana.' Ungkapan ini membagi kekuasaan dalam masyarakat tradisional Aceh — raja memegang kekuasaan eksekutif, ulama (Syiah Kuala) memegang kekuasaan peradilan. Artinya, hukum di Aceh sejak dahulu kala bukan semata produk kekuasaan politik, melainkan produk kewenangan keagamaan yang berakar pada Al-Quran dan Sunnah.

Dalam konteks perkawinan, hal ini bermakna sangat dalam. Sebuah perkawinan di Aceh bukan hanya peristiwa hukum. Ia adalah peristiwa spiritual, peristiwa sosial, dan peristiwa adat yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Ketika perkawinan itu melibatkan seorang warga negara asing, muncullah tiga lapis pertanyaan sekaligus: (1) Apakah perkawinan itu sah secara syariat Islam? (2) Apakah ia sah secara adat Aceh? (3) Apakah ia sah secara hukum negara — baik Indonesia maupun negara pasangan?

II. Ketika Linto Baro Datang dari Eropa: Prosesi Adat yang Terbentur Realitas Hukum

Prosesi pernikahan adat Aceh adalah salah satu yang paling kaya makna di Nusantara. Ia dimulai dengan jak meulakee (lamaran formal) yang melibatkan tokoh-tokoh adat gampong, dilanjutkan dengan boh gaca atau malam inai yang berlangsung tiga malam berturut-turut. Kemudian datanglah puncaknya: akad nikah dengan jeulamee (mahar) berupa emas — di Aceh Barat misalnya, berkisar antara 10 hingga 20 mayam emas — disusul dengan intat linto baro, di mana mempelai pria diiringi shalawat menuju kediaman dara baro, dan seumapa (berbalas pantun) antara kedua keluarga.

Semua tahapan itu mengandaikan kedua pihak berasal dari lingkungan budaya yang sama, atau setidaknya memahami tata nilai yang berlaku. Tetapi apa yang terjadi ketika linto baro — mempelai pria — datang dari Frankfurt, Amsterdam, atau Kuala Lumpur? Ketika ia tidak mengenal seumapa, tidak paham makna tukar sirih, dan keluarganya di negeri asalnya bahkan tidak hadir dalam prosesi adat yang dipandang sakral oleh keluarga dara baro?

Ini bukan pertanyaan yang bersifat sentimental semata. Ia memiliki implikasi hukum yang sangat nyata. Dalam hukum adat Aceh, pernikahan yang tidak memenuhi prosesi adat yang semestinya dapat menimbulkan permasalahan dalam pengakuan sosial, bahkan dalam klaim hak-hak adat tertentu di kemudian hari. Dan ketika pernikahan itu berakhir dalam perceraian, pertanyaan tentang siapa yang berhak atas harta gono-gini yang mungkin telah bercampur dengan aset adat keluarga menjadi semakin pelik.

III. Tiga Lapis Hukum, Satu Pernikahan: Syariat, Qanun, dan Hukum Internasional

Di sinilah keunikan sekaligus kerumitan yang paling menonjol dari perkawinan campuran di Aceh dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Jika di Jakarta sebuah perkawinan campuran hanya harus berhadapan dengan dua sistem hukum (nasional Indonesia dan negara pasangan WNA), maka di Aceh ia harus berhadapan dengan tiga — bahkan empat — lapis sistem hukum yang berlaku secara bersamaan.

❖ Lapis Pertama: Hukum Nasional Indonesia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjadi pondasi utama. Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing dan dicatatkan. Untuk pasangan campuran Muslim, akad nikah harus dilakukan secara Islami dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Pasangan WNA yang non-Muslim yang ingin menikah dengan WNI Muslim di Aceh pun harus terlebih dahulu masuk Islam — karena Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Inpres No. 1 Tahun 1991 secara tegas melarang perkawinan beda agama bagi umat Islam.

❖ Lapis Kedua: Syariat Islam dan Qanun Aceh

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, provinsi ini memiliki otonomi khusus untuk menerapkan syariat Islam. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam menegaskan bahwa seluruh aspek kehidupan di Aceh — termasuk perkawinan — harus sesuai dengan nilai-nilai Islam. Mahkamah Syar'iyah memiliki kewenangan penuh untuk menangani sengketa perkawinan bagi pasangan Muslim, termasuk pasangan campuran yang menikah secara Islam di Aceh.

Menariknya, Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 mengecualikan warga negara asing dari penerapan hukum pidana Islam di Aceh. Namun bagaimana dengan hukum perkawinan? Di sinilah zona abu-abu yang belum sepenuhnya diatur. Ketika seorang WNA yang telah masuk Islam menikah dengan WNI Aceh, apakah ia sepenuhnya tunduk pada yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah dalam semua sengketa perkawinannya? Jika ia kemudian meninggalkan Islam setelah bercerai atau kembali ke negara asalnya, bagaimana status hukum perkawinan dan anak-anaknya?

❖ Lapis Ketiga: Hukum Adat Aceh

Hukum adat Aceh yang terangkum dalam filosofi 'Hukom ngon Adat lagee Zat ngon Sifeut' bukan sekedar norma sosial informal. Ia diakui secara formal dalam UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh yang mendefinisikan adat sebagai 'aturan atau perbuatan yang bersendikan syariat Islam, yang lazim dituruti, dihormati, dan dimuliakan sejak dahulu.' Lembaga adat seperti tuha peut (dewan empat tetua), keuchik (kepala gampong), dan imeum meunasah memiliki peran signifikan dalam mengatur dan menyelesaikan perselisihan rumah tangga di tingkat komunitas.

Ketika sengketa perkawinan campuran terjadi, dan salah satu pihak adalah WNA yang tidak mengenal institusi-institusi adat ini, muncul kekosongan peran yang tidak mudah diisi. Siapa yang menjadi penengah pertama? Apakah tuha peut berwenang atas WNA? Dan jika sengketa dibawa ke Mahkamah Syar'iyah, apakah putusannya dapat dieksekusi di negara tempat WNA menetap?

❖ Lapis Keempat: Hukum Internasional Privat

Di puncak semua kerumitan itu berdiri hukum perdata internasional. Prinsip-prinsip seperti lex loci celebrationis (hukum tempat pernikahan dilangsungkan), lex domicilii (hukum tempat tinggal), dan ordre public (ketertiban umum) menjadi alat analisis yang harus digunakan. Sistem hukum waris di berbagai negara berbeda-beda: Indonesia menganut sistem bilateral yang mengakui hak waris dari kedua garis keturunan, sementara negara-negara common law seperti Inggris atau Australia memiliki sistem yang sangat berbeda. Pewarisan melalui wasiat yang sah di Indonesia pun belum tentu diakui dan dapat dieksekusi di negara pasangan WNA.

IV. Tiga Titik Api yang Paling Rentan: Data dan Analisis

Berdasarkan kajian literatur hukum terkini dan data pencatatan sipil, terdapat tiga titik permasalahan yang paling sering meledak dalam perkawinan campuran — dan di Aceh, ketiganya memiliki dimensi tambahan yang tidak ditemukan di provinsi lain.

❖ 1. Kewarganegaraan Anak: Si Kecil di Antara Dua Dunia

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan memberikan status kewarganegaraan ganda terbatas (limited dual citizenship) kepada anak yang lahir dari perkawinan campuran. Anak tersebut harus memilih salah satu kewarganegaraan saat berusia 18 tahun atau ketika menikah. Secara normatif, ketentuan ini tampak bijaksana. Namun realitasnya jauh lebih rumit, khususnya di Aceh.

Seorang anak yang lahir dari ibu Aceh dan ayah WNA akan tumbuh dengan dua identitas yang sering kali saling bertentangan. Di satu sisi, ia hidup dalam lingkungan adat Aceh yang sangat kuat, dengan pendidikan agama Islam yang intensif, dan tekanan sosial untuk menjadi Muslim Aceh yang 'sempurna.' Di sisi lain, paspor ayahnya mungkin membuka pintu menuju kewarganegaraan Eropa atau Australia dengan segala hak dan fasilitasnya. Ketika anak itu akhirnya harus memilih, pilihan itu bukan sekadar pilihan administratif — ia adalah pilihan identitas, pilihan akar, dan dalam konteks Aceh, pilihan iman.

Lebih parah lagi jika orang tua bercerai dan ayah WNA kembali ke negara asalnya. Banyak anak dari perkawinan campuran mengalami kesulitan mendapatkan akta kelahiran karena perkawinan orang tua tidak tercatat secara resmi, sehingga anak dianggap tidak sah secara hukum meskipun secara biologis ia adalah anak kandung yang lahir dalam pernikahan yang dirayakan dengan prosesi adat Aceh yang lengkap.

❖ 2. Harta Bersama dan Tanah Adat: Ketika WNA Tak Bisa Punya

Di Aceh, tanah bukan sekadar aset ekonomi. Ia adalah warisan leluhur yang sarat makna budaya dan sering kali terikat pada klaim adat gampong. Permasalahan kepemilikan tanah dalam perkawinan campuran di Indonesia sudah cukup rumit secara umum — WNA tidak dapat memiliki tanah dengan status Hak Milik. Apabila harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai milik bersama, maka karena ada unsur kepemilikan oleh WNA di dalamnya, hak atas tanah dapat beralih menjadi hak pakai atau bahkan harus dilepaskan.

Di Aceh, dimensi ini menjadi berlipat ganda. Jika tanah yang diperoleh selama perkawinan berada di atas tanah ulayat (tanah adat) gampong, siapa yang berhak atas tanah itu pasca perceraian? Hukum nasional berkata satu hal, hukum adat berkata hal yang mungkin berbeda, dan hukum agama menambahkan lapisan lagi tentang pembagian harta menurut prinsip Islam. Tidak ada satu pun regulasi yang secara khusus mengatur titik temu ketiga sistem hukum ini untuk kasus perkawinan campuran di provinsi dengan keistimewaan hukum seperti Aceh.

❖ 3. Perceraian dan Yurisdiksi: Siapa yang Berwenang?

Mahkamah Syar'iyah di Aceh adalah pengadilan khusus dengan kewenangan yang diperluas dibandingkan Pengadilan Agama biasa di provinsi lain. Ia berwenang menangani perkara perkawinan, warisan, hibah, wasiat, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah bagi masyarakat Muslim Aceh. Namun ketika salah satu pihak dalam perkara perkawinan adalah WNA, kewenangan Mahkamah Syar'iyah memasuki wilayah yang belum memiliki preseden yang jelas.

Penelitian tentang putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam perkara hak asuh anak pasca perceraian (Mansari, 2018) menunjukkan bahwa hakim-hakim Mahkamah Syar'iyah menggunakan dasar hukum UU Perkawinan, KHI, serta prinsip-prinsip maqasid al-syari'ah dalam memutus perkara. Namun dalam kasus perkawinan campuran yang melibatkan WNA, muncul pertanyaan krusial: apakah putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh akan diakui dan dapat dieksekusi di Belanda, Australia, atau Jerman — negara asal pasangan WNA yang bercerai? Jawabannya, dalam banyak kasus, adalah tidak — kecuali ada perjanjian bilateral pengakuan putusan pengadilan antara Indonesia dan negara yang bersangkutan, yang hingga kini sangat terbatas.

V. Data yang Berbicara, Masalah yang Diam-Diam Membesar

Dukcapil DKI Jakarta mencatat 1.952 perkawinan campuran antara 2020 hingga Agustus 2025, dengan rata-rata 250–300 pasangan per tahun hanya untuk wilayah Jakarta saja. Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Laporan Statistik Indonesia 2024 mencatat angka pernikahan nasional mencapai titik terendah sejak 1997/1998, namun pernikahan campuran WNI-WNA justru terus meningkat. Kementerian Hukum dan HAM bahkan mencatat peningkatan 18 persen permohonan terkait WNA dan anak perkawinan campuran sepanjang 2025.

Data untuk Aceh secara spesifik memang belum tersedia secara publik secara komprehensif — dan inilah bagian dari masalah itu sendiri. Ketidaktersediaan data yang rinci tentang perkawinan campuran di Aceh mencerminkan kurangnya perhatian regulatif terhadap fenomena yang sesungguhnya telah terjadi. Wisatawan mancanegara yang berdatangan ke kawasan wisata halal di Aceh, ekspatriat yang bekerja di sektor migas dan perkebunan, serta komunitas peneliti internasional yang menetap untuk studi pasca-konflik dan rekonstruksi pasca-tsunami — semuanya adalah potensi sumber perkawinan campuran yang perlu mendapat perhatian hukum yang serius.

Yang lebih mengkhawatirkan adalah perkawinan campuran yang tidak tercatat. Di gampong-gampong pesisir Aceh, tidak jarang ditemukan perempuan yang menikah dengan warga negara asing — terutama dari negara-negara Timur Tengah dan Asia Selatan — yang masuk melalui jaringan keagamaan informal. Pernikahan dilangsungkan secara sah menurut fiqih Islam, tetapi tidak pernah dicatatkan secara resmi. Ketika suami kembali ke negara asalnya dan memutus komunikasi, sang istri dan anak-anaknya terjebak dalam status hukum yang tidak jelas.

VI. Isu Paling Kontroversial: Islamisasi Perkawinan vs. Hak Asasi Internasional

Di sinilah titik paling sensitif yang harus dihadapi dengan kejernihan pikiran: apakah syarat bahwa pasangan WNA harus masuk Islam untuk menikah dengan WNI Muslim di Aceh merupakan diskriminasi berdasarkan agama yang bertentangan dengan hukum hak asasi manusia internasional?

Di level nasional, Kompilasi Hukum Islam (KHI) melarang perkawinan beda agama bagi umat Islam. Di Aceh, dengan penguatan syariat Islam melalui berbagai Qanun, ketentuan ini bahkan lebih tegas. Namun beberapa konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia — termasuk CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) dan ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights) — menjamin kebebasan seseorang dalam memilih pasangan hidup tanpa diskriminasi berdasarkan agama.

Ketegangan antara hukum agama-adat yang berlaku di Aceh dengan kewajiban hukum internasional yang mengikat Indonesia adalah ketegangan yang nyata, bukan hipotetis. Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki mekanisme yang jelas untuk menyelesaikan konflik norma semacam ini — dan Aceh, sebagai provinsi dengan keistimewaan syariat yang paling kuat, berada di garis depan ketegangan tersebut.

Bukan berarti syariat harus ditinggalkan. Bukan pula berarti hukum internasional harus diterima bulat-bulat tanpa filter nilai lokal. Yang diperlukan adalah dialog hukum yang jujur dan inklusif — antara ulama, ahli hukum adat, pakar hukum internasional, dan pemerintah — untuk merumuskan posisi Aceh yang otentik dalam menghadapi realitas perkawinan campuran abad ke-21.

VII. Apa yang Harus Dilakukan? Rekomendasi Konkret

Sebagai penutup dari analisis ini, berikut adalah rekomendasi yang dirumuskan dengan mempertimbangkan kekhususan Aceh:

❖ 1. Regulasi Khusus Perkawinan Campuran Berbasis Keistimewaan Aceh

Pemerintah Aceh perlu menyusun Qanun khusus yang mengatur perkawinan campuran secara komprehensif — mulai dari prosedur pencatatan, syarat keislaman pasangan WNA, jaminan perlindungan anak, hingga mekanisme penyelesaian sengketa lintas yurisdiksi. Qanun ini harus menjadi jembatan antara hukum syariat, hukum adat, dan hukum nasional serta internasional yang relevan.

❖ 2. Protokol Peusijuek Hukum: Pendampingan Adat bagi Pasangan Campuran

Lembaga Majelis Adat Aceh (MAA) perlu mengembangkan protokol pendampingan bagi pasangan campuran yang ingin menjalani prosesi adat Aceh. Protokol ini tidak hanya memastikan prosesi berjalan secara bermartabat, tetapi juga mendokumentasikan komitmen-komitmen adat yang dapat menjadi bukti hukum di kemudian hari, termasuk dalam sengketa harta dan hak asuh anak.

❖ 3. Perjanjian Perkawinan Wajib bagi Pasangan Campuran di Aceh

Berbeda dari provinsi lain yang hanya menganjurkan perjanjian perkawinan, Aceh sebaiknya mewajibkan pasangan campuran membuat perjanjian perkawinan (prenuptial agreement) yang dibuat di hadapan notaris dan disahkan oleh Mahkamah Syar'iyah sebelum pernikahan dilangsungkan. Perjanjian ini harus mencakup: pilihan hukum yang berlaku, kesepakatan harta, dan hak asuh anak dalam berbagai skenario.

❖ 4. Penguatan Kapasitas Hakim Mahkamah Syar'iyah dalam HPI

Hakim-hakim Mahkamah Syar'iyah di Aceh perlu mendapatkan pendidikan dan pelatihan khusus dalam Hukum Perdata Internasional (HPI), khususnya yang berkaitan dengan sengketa keluarga lintas negara. Tidak cukup hanya menguasai fiqih munakahat — mereka juga harus mampu menganalisis konflik hukum antar yurisdiksi yang semakin sering muncul dalam perkara perkawinan campuran.

❖ 5. Pencatatan Data Perkawinan Campuran yang Sistematis

Pemerintah Aceh, melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Kantor Urusan Agama di seluruh kabupaten/kota, perlu membangun sistem pencatatan data perkawinan campuran yang komprehensif, transparan, dan dapat diakses oleh publik. Data ini menjadi dasar kebijakan yang lebih akurat dan solusi hukum yang lebih tepat sasaran.